Pengamat ekonomi politik, Reza Damanik, dalam kurun waktu empat tahun terakhir Freeport hanya menyumbang Rp 122 triliun saja per tahun. Hal ini tentu tidak sebanding dengan kerusakan yang dialami oleh Papua sebagai daerah terdampak Freeport. Dalam laporan WALHI tentang Dampak pencemaran Lingkungan Hidup Operasi Freeport-Rio Tinto di Papua, dipaparkan kerusakan lingkungan berat dan pelanggaran hukum, juga kegagalan mengelola limbah beracun. Itu belum ditambah beberapa kecelakaan kerja seperti kasus runtuhnya terowongan Big Gossan PT Freeport Indonesia yang terjadi 14 Mei 2013 lalu.
Sementara negara, tiap tahunnya mendapatkan pemasukan sekitar Rp 200 triliun dari pemasukan atas cukai dan pajak-pajak lainnya. Industri ini pun memberikan lapangan kerja dan penghidupan bagi 6 juta orang serta belasan juta lainnya yang terlibat dari huu ke hilir industri ini.
Perlakuan tidak adil dilakukan pemerintah kepada 2 industri ini. Yaitu antara Freeport dan Industri Tembakau. Dengan segala permasalahan Freeport seperti dinina bobok kan selalu, sementara penyudutan serta penghamcuran industri tembakau dilakukan secara terus menerus. Ada apa dengan pemerintah Indonesia..? Kenapa tidak dikembangkan menjadi mitra yang baik?
Industri tembakau memberi penghidupan bagi masyarakat dan negara, pemerintah malah melakukan industri ini sebagai anak tiri. Regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah malah menyudutkan industri ini. Bukannya diajak untuk berkembang, industri ini malah diajak untuk tiarap. Ada apa dengan pemerintah Indonesia..?
Fakta dilapangan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau menopang perkembangan seluruh propinsi di Indonesia.
Berikut rincian alokasi DBH cukai tembakau 2015 berdasarkan provinsi penghasil:
Aceh Rp 15 miliar
Sumatera Utara Rp 23,36 miliar
Sumatera Barat Rp 12,34 miliar
Kepulauan Riau Rp 5,9 miliar
Jambi Rp 7,23 miliar
Sumatera Selatan Rp 6,94 miliar
Lampung Rp 13,7 miliar
Jawa Barat Rp 306,9 miliar
Jawa Tengah Rp 628,2 miliar
DI Yogyakarta Rp 23,8 miliar
Jawa Timur Rp 1,44 triliun
Kalimantan Tengah Rp 6,04 miliar
Sulawesi Tengah Rp 6,82 miliar
Sulawesi Selatan Rp 20,9 miliar
Bali Rp 13,59 miliar
Nusa Tenggara Barat Rp 234,6 miliar
Nusa Tenggara Timur Rp 13,95 miliar
Ada apa dengan pemerintah Indonesia..?
(ckmedia)
